70 Sekolah Adat di Indonesia Memberikan Warna Pendidikan Khas

Kemendikbudristek menggelar sarasehan pendidikan masyarakat adat

JurnalGuru.Id – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus berupaya memberikan layanan pendidikan kepada semua anak bangsa tanpa terkecuali, termasuk untuk masyarakat adat.

Melalui Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat pada Direktorat Jenderal Kebudayaan (Dit KMA Ditjen Kebudayaan), Kemendikbudristek menyelenggarakan Sarasehan Pendidikan Masyarakat Adat yang dilaksanakan di Millenium Hotel, Jakarta, pada 10 hingga 13 Oktober 2023.

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk berbagi praktik baik dalam penyelenggaraan pendidikan masyarakat adat. Sekaligus sebagai refleksi atas capaian tujuh tahun penyelenggaraan layanan pendidikan masyarakat adat yang dilakukan oleh Kemendikbudristek.

Jangan Lewatkan
1 of 573

Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid, menuturkan pendidikan masyarakat adat tidak sekadar memenuhi hak masyarakat adat dalam mendapatkan pendidikan. Melainkan juga menjadi jawaban bagi arah dan solusi dalam menghadapi tantangan dan persoalan global di masa depan.

“Tantangan global tersebut seperti perubahan lingkungan, transformasi yang cepat dan munculnya beragam konflik. Untuk menjawab persoalan tersebut, kita membutuhkan berbagai sumber daya yang justru ada dalam kehidupan masyarakat adat,” ujarnya.

Direktur KMA, Sjamsul Hadi, mengemukakan bahwa kementerian beserta pemangku kepentingan baik di lingkungan internal maupun eksternal telah memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat adat.

Seperti fasilitasi penyusunan kurikulum kontekstual, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Keaksaraan Dasar, pendukungan pendirian sekolah adat.

Juga, pemberian bantuan sarana dan prasarana pembelajaran, peningkatan kapasitas bagi fasilitator pendidikan dan warga belajar dan penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Fasilitator Pendidikan Masyarakat Adat.

Baca Juga  Kemendikbudristek Pastikan Pramuka Menjadi Ekstrakurikuler Wajib

Sementara Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK), Aswin Wihdiyanto, mengemukakan pihaknya memiliki program pendidikan masyarakat yaitu pendidikan keaksaraan dan kesetaraan bagi masyarakat adat.

Perlu ada pendataan yang komprehensif bagi peserta didik masyarakat adat untuk mengakses bantuan Program Keaksaraan Dasar dan Keaksaraan Lanjutan.

Tantangan selama ini masih banyaknya peserta didik yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga perlu melibatkan Dinas Dukcapil untuk penggunaan data kependudukan.

Dalam sarasehan tersebut, hadir perwakilan dari 70 sekolah adat yang berasal dari berbagai daerah.

Terlihat berbagai model penyelenggaraan pendidikan adat, termasuk pendidikan adat yang mempunyai keterhubungan dengan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME.

Selain itu, hadiri pula beberapa tokoh masyarakat adat, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) penggiat pendidikan masyarakat adat, praktisi, Kementerian/Lembaga serta pakar pendidikan adat.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan sarasehan tersebut adalah tersusunnya Rencana Strategis dan Rencana Aksi dalam penyelenggaraan pendidikan masyarakat adat dalam kurun waktu satu tahun ke depan.

 

Peran Institusi Pendidikan

Berdasarkan amanat pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan, institusi pendidikan memainkan peran untuk melakukan tugas pengarusutamaan kebudayaan.

Pranata pendidikan adat berperan mewariskan pengetahuan dan praktik lokal bernuansa pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) dan menanamkan kembali kearifan lokal berkaitan melalui penguatan nilai budaya kepada generasi muda.

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara, oleh karena itu kewajiban negara untuk memenuhi hak pendidikan (masyarakat adat).

Sejak tahun 2016, Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat (Dit. KMA) telah memberikan layanan pendidikan masyarakat adat dengan melakukan pendataan dan pemetaan sekolah-sekolah adat.

Baca Juga  Catatan Positif, Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia 2023 Mencapai 88,24

Hingga Oktober 2023, terdata sebanyak 123 sekolah adat yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Sumber: KemendikbudRistek

Comments
Loading...