Siswa dari Keluarga Miskin Terpaksa Daftar ke Sekolah Swasta Karena tak Lolos Zonasi PPDB

Padahal jarak sekolah tujuan dengan rumah sangat dekat

JurnalGuru.Id – Perhimpunan Pendidikan dan Guru menyebut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada 2023 kacau balau.

Berbagai persoalan ditemukan di lapangan. Mulai dari manipulasi Kartu Keluarga, jual beli kursi, hingga siswa “titipan” dari pejabat atau tokoh masyarakat.

Salah satu korban kebijakan PPDB adalah Anastasia, siswa SMP di Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.

Jangan Lewatkan
1 of 598

BBC Indonesia melaporkan bahwa Yati — ibu dari Anastasia — bercerita anaknya tidak lolos jalur zonasi lantaran kalah dengan siswa lain yang usianya lebih tua.

Umur Anastasia tahun ini 15 tahun dan tiga bulan. Sedangkan sekolah yang dituju anaknya mensyaratkan minimal usia 16 tahun.

“Jadi karena usia nggak lolos, dianggap terlalu muda. Padahal kalau nilai masuk,” ujar Yati kepada BBC News Indonesia, Kamis (13/07/2023).

Tapi yang bikin dia tambah kesal adalah soal penentuan zonasi sekolah yang disebutnya “aneh”.
Sebab zonasi sekolah yang dituju anaknya yaitu SMA Negeri 91 Jakarta tidak mencakup wilayah tempat tinggalnya.

SMA Negeri 91 Jakarta hanya melingkupi RT 1, 2, dan RT 10 di Kelurahan Pondok Kelapa. Sementara dia menetap di RT 8. Padahal jarak antara RT-nya dengan RT 2 sangat dekat.

“Makanya saya bingung, jaraknya dekat tidak sampai 500 meter kok tidak masuk zonasi,” ucapnya kesal.
Ibu empat anak ini mengaku sangat kecewa karena anaknya tak lolos masuk ke sekolah negeri.

 

Foto ilustrasi penerimaan siswa baru di Ciamis -- Antara
Foto ilustrasi penerimaan siswa baru di Ciamis — Antara

 

Sebab, kalau Anastasia harus ke sekolah swasta bakal memberatkan keluarganya. Pasalnya, ayah Anastasia berprofesi sebagai tukang ojek.

“Saya dari awal pendaftaran sekolah sudah pantau semua jalur zonasi sekolah mulai dari gelombang pertama sampai terakhir. Tapi malah nggak lolos, yah mau tidak mau, daripada anak saya nggak sekolah,” keluh Yati.

Di sekolah swasta tempat anaknya sekarang, Yati harus membayar uang pendaftaran atau yang disebut ‘uang gedung’ sebesar Rp2,7 juta.

Kemudian uang seragam sekolah sekitar Rp700.000. Belum lagi harus membeli Lembar Kerja Siswa (LKS).
Yati dan suaminya bingung bagaimana mendapatkan uang sebesar itu.

“Yah mau gimana lagi. Mahal banget soalnya, tapi demi anak… karena yang diutamakan tadinya sekolah negeri. Kartu Jakarta Pintar (KJP) juga nggak ada. Kalau ditotal jumlahnya hampir Rp4 juta masuk sekolah swasta.”

Pengalaman buruk soal zonasi tidak hanya dialami Yati dan anaknya saat mendaftar sekolah menengah atas, tapi juga saat pendaftaran sekolah menengah pertama.

Anastasia juga terganjal masalah usia kala itu sehingga terpaksa masuk ke SMP Terbuka.

Itulah kenapa dia minta pemerintah agar melihat langsung persoalan di masyarakat dan membenahi sistem zonasi.

“Menyulitkan sistem begini, kasihan anak saya. Pengennya seperti dulu, zonasi dihapus saja.”

“Bayangin kalau satu keluarga anaknya banyak dan masuk swasta semua karena nggak lolos zonasi, berapa biayanya? Saya saja anak satu bingung.”

Di Kelurahan Pondok Kelapa terdapat 48 sekolah. Dari jumlah itu, sekolah swasta lebih banyak daripada sekolah negeri.

Di tingkat sekolah dasar, tercatat ada 16 sekolah swasta dan delapan sekolah negeri.

Jenjang sekolah menengah pertama, terdapat 11 sekolah swasta dan tiga sekolah negeri.

Untuk tingkat sekolah menengah atas, ada dua sekolah swasta dan dua sekolah negeri.

Sedangkan jenjang sekolah menengah kejuruan berjumlah enam, yang seluruhnya berstatus swasta.

Sumber: BBC Indonesia
Tautan: https://www.bbc.com/indonesia/articles/c8v0qpvmry9o.amp

Comments
Loading...