Bima Arya 3 Tahun Lalu Sudah Kritik Sistem Zonasi PPDB tapi Diabaikan
Namun kritik dan saran Wali Kota Bogor Bima Arya Sugirto kesannya diabaikan demi "memuluskan" korupsi ramai-ramai "oknum-oknum"
JurnalGuru.id – Pemerintah Kota Bogor sejak tahun 2019 telah menyampaikan kritik, saran, dan masukkan kepada pemerintah pusat dan provinsi terhadap sistem zonasi PPDB.
Namun kritik dan saran Wali Kota Bogor Bima Arya Sugirto kesannya diabaikan demi “memuluskan” korupsi ramai-ramai “oknum-oknum” yang bermain di zonasi PPDB.
Pada sidak sistem zonasi PPDB 2023 di Kota Bogor pekan lalu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugirto tetap mendapat dukungan warga. Sejumlah warga menyampaikan aspirasinya melalui kolom komentar Instagram @disdikbogorkota
Seperti pemilik akun Instagram @ekaa0984 menulis, “Artinya pemprov nya buta hati ya.. Rekomendasi dari Pak Bima tidak di hiraukan.. Tetap semangat ya Pak @bimaaryasugiarto semoga kali ini didengar para pemangku kepentingan. Berantas mafia yg bermain.. Jadi utk sementara yang tingkat SMA kan kewenangan @humas_jabar kecurangan nya harus diterima aja gitu ya.. krn besok jg udah MPLS, krn jeritan ribuan warga di @disdikjabar aja hanya ditertawakan..”
Lalu akun @sobarna79 menulis, “Berarti kritikan pak Bima dari dulu ga digubris ya min? Hmmm ini kebijakan yang perlu di evaluasi atau yg buat kebijakan yg perlu di evaluasi?”
Akun @primawatimarida menulis, “Belum efektif sidaknya….yg dicut krn ada kecurangan terbukti dimasukin lagi datanya…banyak keluhan dari warga”
Titipan
Warga juga menulis adanya dugaan oknum yang lebih mementingkan titipan siswa pada sistem zonasi PPDB 2023 di Kota Bogor.
Menurut pemilik akun @citramelati1208, keponakannya lewat jalur prestasi dan zonasi juga gagal diterima di sekolah pilihannya.
“Keponakan saya sudah coba jalur prestasi gg lolos pqdahal dah juara 3. Jalur zonasi juga gg masuk. Dan ternyata yg lolos anak titipan ormas, partai dll. Lucu sekali sistemnya,” katanya.
Akun @totok_prasetyo12 menanggapi akun akun @citramelati1208 menulis, “jadi ladang basah lagi, dr lingkungan sekolah aja udah di ajarin ga jujur ya. Hapus aja udah zonasi.”
Sedangkan akun @ray_aliffahrana menulis, “Zonasi diberlakukan di sekolah Negeri. Sekolah Negerinya gratis dibiayai negara. Ternyata banyak kecurangan dan normally pun proses masuknya mengabaikan kualitas akademik input. Anak – anak yang memang ga peduli sama akademik bisa lolos masuk sekolah gratis yang dibiayai negara. @nadiemmakarim mendingan dibalikin ke sistem UN yang sistem penilaian dan seleksinya dikelola pemerintah pusat. Rugi nyekolahin gratis anak – anak yang ga niat belajar. Beban buat guru2nya juga, beban juga buat negara.”
(Sumber: Instagram @disdikbogorkota)