Pungli Calon Peserta Didik di Tahun Ajaran Baru Marak, Masyarakat Diminta Ikut Mengawal

Satgas Saber Pungli harus turun ke lapangan

JurnalGuru.id – Tahun ajaran baru kerap dijadikan sarang pungutan liar (pungli) terhadap peserta didik. Karena itu pemerintah maupun masyarakat harus terus mengawal proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 agar berjalan lancar tanpa pungli.

Permintaan itu disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani, menyusul tahun ajaran baru kerap dijadikan sarang pungli terhadap peserta didik oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab.

“Memasuki tahun ajaran baru sekolah, yang perlu diperhatikan adalah mengantisipasi adanya praktik pungli yang dilakukan oknum demi memperoleh keuntungan pribadi semata. Ini yang harus menjadi prioritas Pemerintah dalam pengawasan proses PPDB,” ujar Puan dalam keterangannya, Kamis (15/6/2023).

Jangan Lewatkan
1 of 540

Menurut Puan, Satgas Saber Pungli harus turun ke lapangan. Terlebih, dalam mengawal setiap tahapan proses penerimaan peserta didik baru tersebut.

Terkait hal itu, Puan turut menyoroti praktik dugaan Pungli PPDB yang terjadi di Garut, Jawa Barat. Praktik pungli diduga dilakukan oknum komite sekolah di salah satu SMK di Garut yang meminta Rp5 hingga Rp7 juta sebagai jaminan masuk ke sekolah yang diinginkan.

“Pungutan liar merupakan tindakan yang tidak etis dan sangat tercela, sekaligus melanggar hukum dan merugikan calon peserta didik serta keluarganya,” tegasnya.

“Satgas Saber Pungli juga harus lebih banyak turun ke lapangan melakukan pengawasan penerimaan siswa baru. Ini bentuk tindakan preventif dari aparat berwenang agar jangan sampai Pungli merajalela saat tahun ajaran baru,” sambungnya.

Tak hanya itu, Puan juga meminta Satgas Saber Pungli untuk mengawasi bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang rentan dimanfaatkan oknum-oknum.

Baca Juga  Ini 20 SMA Negeri dan Swasta Terbaik di Jakarta Selatan, Bisa untuk Referensi PPDB 2023

“Tidak boleh ada yang mengambil hak masyarakat yang membutuhkan. Kami di DPR akan terus mengawal agar program-program bantuan kepada masyarakat tepat guna dan tepat sasaran,” pungkasnya.

Diketahui, penyelenggaraan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023/2024 tertuang melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.

Adapun ketentuan di dalamnya mengenai PPDB ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

(Sumber: SINDOnews.com)

Artikel ini telah tayang di SINDOnews.com dengan judul “Marak Pungli Calon Peserta Didik di Tahun Ajaran Baru, Puan: Jangan Terulang Lagi Skandal Garut

Comments
Loading...