Kemendikbudristek: Himbauan Daftarkan PTK Non PNS ke Jamsostek untuk Kesejahteraan dan Keselamatan Kerja

Kementerian meminta dukungan dalam memberikan hak kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan kerja bagi PTK Non PNS melalui program Jamsostek.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menerbitkan himbauan untuk mendaftarkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Non PNS pada program Jamsostek.

JurnalGuru.Id — Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menerbitkan himbauan untuk mendaftarkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Non PNS pada program Jamsostek.

Himbauan ini ditujukan kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, dan Pimpinan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

Himbauan ini sebagai tindak lanjut dari Surat Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nomor: B/1369/022023 yang menyerukan dukungan untuk mempergunakan komponen honor guru dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Jangan Lewatkan
1 of 527

Kementerian meminta dukungan dalam memberikan hak kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan kerja bagi PTK Non PNS melalui program Jamsostek.

Data kepesertaan program Jamsostek saat ini menunjukkan bahwa hanya sekitar 38% atau 810.272 PTK Non PNS dari total 2.103.061 yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan kata lain, masih ada 62% PTK Non PNS yang belum terjamin hak kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan kerja melalui program Jamsostek.

BPJS Ketenagakerjaan dan jajaran Kemendikbudristek, termasuk Biro Hukum, Biro Perencanaan, Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Pusdatin, dan Direktorat GTK, telah berkoordinasi untuk mendorong Satuan Pendidikan mendaftarkan PTK Non PNS ke dalam program Jamsostek.

Cara-cara yang dapat dilakukan adalah dengan meminta Satuan Pendidikan untuk mendaftarkan PTK Non PNS melalui mekanisme iuran, yaitu dengan memungut honor PTK Non PNS dari Dana BOS atau sumber lain yang sah yang bekerja pada Satuan Pendidikan.

Iuran jaminan sosial ketenagakerjaan yang akan dipungut untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian hanya sebesar 0,54% dari UMK setempat. BPJS Ketenagakerjaan juga akan melakukan integrasi data dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).

Kementerian mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerja sama dari para pihak terkait. Himbauan ini diharapkan dapat membantu memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang lebih baik bagi PTK Non PNS.

Baca Juga  Kemendikbud Jelaskan Penundaan Pengumuman Hasil Seleksi PPPK Guru 2022

Sumber : kemdikbud.go.id

Comments
Loading...