Guru Honorer dan PPPK Boleh Daftar Program Guru Penggerak, Kuotanya 75.000 Guru
Para guru yang lolos seleksi mengikuti pelatihan selama 9 bulan.
Rincian rekrutan guru penggerak, 20.000 guru untuk angkatan ke-9 dan 55.000 guru untuk angkatan ke-10 yang tersebar di 481 kabupaten/kota.
JurnalGuru.Id – Program guru penggerak Kemendikbudristek memasuki angkatan ke-9 dan ke-10. Tak hanya ditujukan pada guru pegawai negeri sipil atau aparatur negara (AS), program ini juga terbuka untuk guru berstatus non-PNS.
Program ini merupakan pelatihan kepada para pendidik agar bisa memimpin pembelajaran, menerapkan merdeka belajar, serta menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid.
Tahun ini, kuota guru penggerak mencapai 75.000. Ini terdiri atas 20.000 guru untuk angkatan ke-9 dan 55.000 guru untuk angkatan ke-10 yang tersebar di 481 kabupaten/kota daerah sasaran.
”Guru PPPK dan honorer boleh mendaftar. Terbukti di sekolah saya ada honorer yang lolos di angkatan ke-6,” ujar Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Gorontalo Hamzah Hippy, seperti dikutip Jawapos.Com.
Para guru yang lolos seleksi akan mengikuti pelatihan selama 9 bulan.
Dalam masa pendidikan, calon guru penggerak mendapat pelatihan daring, lokakarya, konferensi dan pendampingan. Semua didukung oleh instruktur, fasilitator, dan pendamping guru penggerak professional.
Setelah lulus, mereka kembali ke sekolah masing-masing untuk mengimplementasikan apa yang diperoleh.
Kemudian, setiap bulannya bakal diadakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh guru penggerak, fasilitator, penanggungjawab, hingga pihak sekolah untuk memastikan program yang dijalankan. Sementara, dinas pendidikan bertugas untuk memonitoring.
”Untuk memastikan dampak yang dirasakan oleh warga sekolah. Dampaknya banyak sekali. Salah satunya, setelah adanya guru penggerak, pembuatan modul yang dulu sulit jadi lebih cepat,” kata Hamzah.
Selain memastikan perubahan pembelajaran, guru penggerak juga disiapkan untuk menjadi calon kepala sekolah dan pengawas. Hamzah mengungkapkan, dari 370 guru penggerak dan calon guru penggerak di 6 kabupaten/kota di Gorontalo, sebanyak 57 orang sudah diangkat menjadi kepala sekolah.
Ketika menjabat sebagai kepala sekolah, alumni guru penggerak ini terbukti lebih adaptif. Terbukti dari alumni yang ditempatkan di daerah 3T, alih-alih banyak mengeluh, mereka justru berhasil menciptakan sejumlah terobosan dengan pemanfaatan aset yang ada.
”Biasanya kepsek yang ditempatkan di 3T banyak sekali keluhan di tiga bulan pertama. Guru penggerak justru sangat luwes memanfaatkan aset yang ada,” ungkapnya.
Lukman Masnur, Kepala Sekolah SMPN 2 Satu Atap Dungaliyo, Gorontalo mengaku, tak pernah terbersit akan menjadi kepala sekolah melalui program ini. Ia hanya ingin mengupgrade diri untuk pembelajaran anak didiknya di tempatnya mengajar sebelumnya.
Siapa sangka, begitu lulus program guru penggerak ia diangkat menjadi kepala sekolah. ”Kurang lebih satu tahun prosesnya menjadi guru penggerak. Setelah pendidikan, enam bulan setelahnya, saya diangkat jadi kepala sekolah,” ungkapnya.
Dia tak menampik, bahwa banyak pihak yang meragukan kepemimpinan dari alumni guru penggerak ini. Mengingat, mereka hanya menjalani pendidikan selama 9 bulan. Namun, dia memastikan, pembekalan yang diterima selama masa pendidikan guru penggerak betul-betul matang dan komprehensif.
Bahkan, tak hanya soal pembelajaran untuk siswa, ada pembekalan untuk pengembangan diri guru melalui kematangan moral, emosi dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik.
Sumber: Jawapos.Com
guru
https://www.jawapos.com/nasional/01445735/pppk-dan-honorer-boleh-daftar-program-guru-penggerak