Mengenal USBN, Ujian Sekolah Berstandar Nasional dalam Sistem Pendidikan Indonesia

Merdeka Belajar

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengadakan Rapat Koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Seluruh Indonesia pada tanggal 26 Maret 2021 lalu.

JurnalGuru.Id — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengadakan Rapat Koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Seluruh Indonesia pada tanggal 26 Maret 2021.

Rapat ini membahas tentang Pokok-pokok Kebijakan Merdeka Belajar yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Salah satu isu penting yang dibahas dalam rapat koordinasi tersebut adalah mengenai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). USBN adalah ujian yang dilaksanakan oleh sekolah untuk mengukur kompetensi siswa di akhir tahun pelajaran.

Jangan Lewatkan
1 of 4

USBN sebenarnya sudah dihapuskan pada tahun 2020, namun di tengah pandemi COVID-19, USBN kembali diberlakukan pada tahun 2021 dengan beberapa penyesuaian.

Penyesuaian yang dilakukan pada USBN tahun 2021 adalah pelaksanaannya akan dilakukan secara online atau daring, dan soal USBN hanya mencakup materi yang telah diajarkan selama tahun ajaran berlangsung. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kegiatan tatap muka di sekolah dan untuk memastikan bahwa siswa sudah menguasai materi yang diajarkan.

Selain itu, dalam Pokok-pokok Kebijakan Merdeka Belajar juga diatur mengenai Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). RPP adalah rencana yang dibuat oleh guru untuk menyusun strategi pembelajaran dan aktivitas belajar mengajar yang dilakukan selama satu semester atau satu tahun ajaran. RPP juga mencakup pengembangan kompetensi siswa dan evaluasi pembelajaran.

Dalam Pokok-pokok Kebijakan Merdeka Belajar juga diatur mengenai Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). PPDB adalah proses seleksi siswa baru yang dilakukan oleh sekolah. Salah satu jenis PPDB yang diterapkan saat ini adalah PPDB Zonasi.

Baca Juga  Acer Tingkatkan Kinerja Guru Indonesia Bareng PGRI, Kemendikbud, dan Kemenag

PPDB Zonasi adalah sistem penerimaan siswa baru berdasarkan jarak antara sekolah dan tempat tinggal siswa. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kesenjangan antara sekolah-sekolah yang berada di kota besar dan di daerah terpencil.

Namun, PPDB Zonasi juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu tidak memperhatikan kemampuan akademik siswa dan kurang memperhatikan kualitas sekolah. Oleh karena itu, dalam Pokok-pokok Kebijakan Merdeka Belajar juga diatur bahwa setiap sekolah harus mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan siswa.

Dalam Pokok-pokok Kebijakan Merdeka Belajar juga diatur mengenai Ujian Nasional (UN). UN adalah ujian yang dilaksanakan oleh siswa pada akhir pendidikan menengah atas sebagai syarat kelulusan. Namun, sejak tahun 2020, UN dihapuskan dan digantikan dengan ujian kompetensi kejuruan (UKK) untuk siswa SMK.

Situasi saat ini menunjukkan bahwa dunia pendidikan di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam hal akses dan kualitas pendidikan.

Sumber : kemdikbud.go.id

Comments
Loading...